Toleransi Beragama Pada Zaman Dulu, Sekarang dan Masa Depan.

PADA JAMAN DULU

Sebagaimana dilaporkan dalam Perjanjian Lama , raja Persia Cyrus Agung diyakini telah merilis Yahudi dari pembuangan di 539-530 SM, dan mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka.

Para Helenistik kota Alexandria , yang didirikan 331 SM, berisi komunitas Yahudi besar yang hidup dalam damai dengan populasi Yunani dan Mesir ekuivalen ukuran. Menurut Michael Walzer , kota ini diberikan “contoh yang berguna dari apa yang kita pikir sebagai versi kekaisaran multikulturalisme.”  Para Kekaisaran Romawi menaklukkan mendorong masyarakat untuk terus menyembah dewa mereka sendiri. “Bagian penting dari propaganda Romawi adalah undangan untuk para dewa dari wilayah ditaklukkan untuk menikmati manfaat ibadah dalam kekaisaranitu.”  Kristen yang dipilih untuk penganiayaan karena penolakan mereka sendiri panteisme Romawi dan penolakan untuk menghormati kaisar sebagai tuhan.  Pada 311 Masehi, Kaisar Romawi Galerius mengeluarkan umum dekrit toleransi agama Kristen, atas namanya sendiri dan pada mereka dari Licinius dan Konstantin I (yang menjadi Kristen pada tahun berikutnya).

PADA ABAD PERTENGAHAN

Pada Abad Pertengahan , ada contoh toleransi dari kelompok tertentu. Konsep tolerantia Latin adalah “sangat maju konsep politik dan hukum dalam teologi skolastik abad pertengahan dan hukum agama.”  Tolerantia digunakan untuk “menyatakan menahan diri dari kekuasaan sipil dalam menghadapi” orang luar, seperti orang kafir, Muslim atau Yahudi, tetapi juga dalam menghadapi kelompok-kelompok sosial seperti pelacur dan penderita kusta.  Kemudian, teolog memiliki, atau bereaksi, pada, Reformasi Protestan , mulai diskusi tentang keadaan di mana pemikiran keagamaan dissenting harus diijinkan. Toleransi “sebagai praktek sanksi pemerintah” di negara-negara Kristen, “arti yang diskusi sebagian besar fenomena bergantung – tidak dibuktikan sebelum abad keenam belas”.

Toleransi orang Yahudi

Pada 1348, Paus Clement VI (1291-1352) mengeluarkan banteng memohon dengan umat Katolik untuk tidak Yahudi pembunuhan, yang mereka disalahkan untuk Black Death. Dia mencatat bahwa orang Yahudi meninggal karena wabah seperti orang lain, dan bahwa penyakit juga berkembang di daerah di mana tidak ada orang Yahudi. Orang Kristen yang menyalahkan dan membunuh orang Yahudi telah “tergoda oleh yang pembohong, Iblis”. Dia mengambil orang-orang Yahudi di bawah perlindungan pribadinya di Avignon, tetapi panggilan nya untuk pendeta lain untuk melakukannya gagal untuk diperhatikan.

Johann Reuchlin (1455-1522) adalah seorang humanis Jerman dan sarjana Yunani dan Ibrani yang menentang upaya oleh Johannes Pfefferkorn , yang didukung oleh Dominikan dari Cologne, untuk menyita semua teks agama dari orang-orang Yahudi sebagai langkah pertama menuju konversi paksa mereka ke Katolik agama.

Meskipun episode spontan sesekali pogrom dan pembunuhan, seperti yang selama Black Death, Polandia adalah relatif toleran rumah bagi orang Yahudi pada periode abad pertengahan.  Pada pertengahan abad ke-16, Polandia adalah rumah bagi 80% dari populasi Yahudi di dunia. Ibadah Yahudi secara resmi diakui, dengan Rabi Kepala awalnya ditunjuk oleh raja. Kepemilikan properti Yahudi juga dilindungi untuk banyak periode, dan Yahudi dimasukkan ke dalam kemitraan bisnis dengan anggota kaum bangsawan.

PADA ABAD DUA PULUH

Pada tahun 1948, PBB Majelis Umum mengadopsi Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia , yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan dalam praktek umum atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, , ibadah dan ketaatan

Meskipun tidak secara resmi mengikat secara hukum, deklarasi tersebut telah diadopsi di atau dipengaruhi banyak konstitusi nasional sejak 1948. Hal ini juga berfungsi sebagai landasan untuk semakin banyak perjanjian internasional dan hukum nasional dan lembaga internasional, regional, nasional dan sub-nasional melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama .

Pada tahun 1965, Gereja Katolik Roma Vatikan II Konsili mengeluarkan dekrit Dignitatis Humanae (Kebebasan Beragama) yang menyatakan bahwa semua orang harus memiliki hak untuk kebebasan beragama.

Pada tahun 1986, yang pertama Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian diadakan di Assisi. Perwakilan dari seratus dua puluh agama yang berbeda berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan atau dewa.

Pada tahun 1988, dalam semangat Glasnost , PM Uni Soviet Mikhail Gorbachev berjanji toleransi agama meningkat.

MASA DEPAN TOLERANSI BERAGAMA

Dalam konteks keIndonesiaan, sebagai bangsa majmuk yang terdiri dari beragam agama, bahasa, ras, etnis, Indonesia tidak pernah luput dari ancaman perpecahan dan konflik yang bernuansa primordial.  Intensitas konflik yang terjadi bergerak paralel dengan menguatnya simbol-simbol dan identitas keagamaan di masyarakat. Keberadaan agama dalam bingkai pluralitas menjadikan sentimen eksklusivitas keagamaan diantara penganut agama di negara ini menjadi semakin menguat.

Sebagai sebuah negara yang mengakui keberadaan banyak agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Kong Hu Cu) kesetaraan dalam hubungan antar agama (meminjam istilah Azyumardi Azra) tersebut menjadi soal penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Isu tentang kesetaraan dalam hubungan beragama dalam masyarakat plural harus mendapatkan perhatian lebih, agar keragaman agama tidak justru menjadi “bensin” pemompa konflik  di masyarakat. Ketika keragaman agama dengan segudang perbedaan di dalamnya tidak mampu diposisikan sebagai “anugerah” dan memunculkan kesepahaman bersama dikalangan penganut agama, maka masa depan keberagamaan di negara ini berada pada titik nadir kehancuran.

Dan ini tentunya adalah ancaman besar bagi keberlangsungan kehidupan keberagamaan di negara ini, karena masayarakat sebagai penganut agama, akan semakin terjerumus ke jurang perbedaan.

Membaca masa depan keberagamaan di Indonesia tentunya harus diawali dengan membangun pemahaman atas realita keberagamaan yang terjadi hari ini. Kemampuan menemukan akar permasalahan dari carut marutnya pemandangn keberagamaan hari ini adalah landasan yang kuat untuk menciptakan sebuah analisa obyektif tentang keberlangsungan kehidupan beragama di masa depan. Salah satu akar pesoalan yang berposisi signifikan adalah pada adanya miss communication dan tidak adanya mutual understanding yang terbangun diantara kelompok-kelompok agama yang tertebar di negara ini.

Berbicara tentang masa depan kehidupan keberagamaan di Indonesia maka tidak bisa dilepaskan dari analisis seputar kemajmukan (pluralitas) agama di negara ini. Sebagai negara yang mengakui keberadaan banyak agama, maka yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah pada wilayah “hubungan antar agama” yang ada di Indonesia. Karena bila wilayah ini luput dari perhatian, maka keberagamaan di Indonesia (terlebih dengan balutan pluralitas) akan menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup beragama. Ancaman yang paling nyata adalah pada kemunculan konflik berkedokkan agama ditengah masyarakat. Ancaman lainnya adalah pada penistaan keberadaan agama, dimana agama yang seharusnya mampu menciptakan harmonisasi kehidupan justru terjebak menjadi alasan utama terjadinya konflik. Hal ini bisa memiliki efek bias pada sikap manusia (masyarakat) dalam memandang keberadaan agama. Kemungkinan munculnya sikap “apatis” masyarakat terhadap agama adalah menjadi salah satu ancaman yang tidak bisa dinisbikan kemungkianannya. Apalagi semakin kencanganya arus sekularisasi yang masuk ke lerung-lerung kehidupan masyarakat.

Dalam hubungan masyarakat Kristen dan Musmlim di Indonesia masih selalu ada kecurigaan dan prasangka mendalam di benak masing-masing kedua masyarakat ini. Muslim di Indonesia curiga tentang niat orang Kristen karena agama Kristen datang melalui penjajahan. Kecurigaan ini semakin dikuatkan kembali dengan adanya usaha perekrutan pemeluk baru yang dilakukan secara sembrono oleh sekte-sekte Kristen tertentu. Pada sisi lain, orang Kristen curiga bahwa jika kaum Muslim “yang memegang teguh agamanya” memiliki kekuasaan, mereka akan mengekang kebebasan keberagamaan mereka (orang Kristen).

Dalam pengalaman lain, ketegangan kedua agama berlangsung pada perbedaan perspektif mengenai usaha pembangunan hubungan antara agama yang sehat dan terjadinya pengrusakan hubungan tersebut yang di kalim dilakukan oleh salah satu golongan. Dalam perspektif seorang Muslim, hubungan antar agama yang sehat itu sering dirusak oleh adanya Kristenisasi secara Agresif atau program penyebaran Injil dan aktifitas-aktifitas yang langsung di arahkan pada kaum Muslim. Bahkan, kaum Muslimin sangat mencurigai bahwa kaum Kristiani terus berupaya mengalihkan agama kaum Muslim menjadi pemeluk Kristen dengan memberikan pemahaman yang tidak adil bagi kaum Muslimin; memanfaatkan kelemahan kaum Muslimin di Bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan yang lain. Demikian juga, para missionaris kristen dan para penyebar Injil percaya bahwa terdapat banyak batasan yang dituntut bagi kaum Kristiani yang menyulitkan mereka, tidak hanya untuk berdakwah tapi juga untuk melaksanakan ajaran kristiani.

Disatu sisi, yang tidak disadari adalah bahwasanya pemahaman atas konsep multikulturalisme dalam kehidupan plural harus diutamakan, untuk tidak mengatakannya mutlak, karena konsep multikulturalisme akan menuntun kita untuk dapat menghargai perbedaan (keyakinan) serta memberikan manusia kepahaman bersama bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah. Dan tentunya itu adalah bagian dari ajaran agama. Bila hal ini sudah tertanam dalam kesadaran masing-masing penganut agama di negeri ini, maka kesetaraan dalam hubungan agama akan semakin dekat untuk didapatkan, dan tentunya pemandangan keberagamaan di negara ini tidak akan secarut-marut akhir-akhir ini.

Pada hakikatnya, konsep Multikulturalisme merupakan mekanisme kerjasama dan reciprocity (saling memberi) dengan mana setiap individu dan komponen masyarakat sanggup memberikan tempat, menenggang perbedaan bahkan membantu individu dan komponen lainnya yang ada di dalam masyarakat. nilai-nilai toleransi, keterbukaan, inklusivitas, kerjasama dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prinsip dasar multikulturalisme.

Kebutuhan untuk menciptakan sebuah hubungan antar agama yang sehat dan penuh kedamaian di Indonesia akan sangat tergantung pada adanya kesadaran mengeni beberapa konsep keberagamaan diatas. Tiap kelompok keagamaan harus mampu meperkenalkan anggotanya akan pentingnya menumbuhkan adanya rasa saling pengertian (mutual understanding) dan doktrinasi-doktrinasi serta praktek-praktek keagamaan yang berbasis pada pemahaman terhadap (salah satunya) konsep multikulturalisme. Adanya keselarasan penafsiran ajaran keagamaan dengan prinsip multikulturalisme akan mampu mengurangi persepsi streotip dan pemahaman bias. Serta  akan menghasilkan sebuah rasa hormat dan toleransi beragama yang saling menguntungkan.

About sejarawan

Sudah tidak kuliah lagi....sekarang dalam masa kebingungan yang sangat amat Twitter: @TanayaYP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: