Pemerintahan Desa di Bali akhir Abad 19

“Perubahan dalam berbagai aspek akan tampak pada gaya hidup seseorang yaitu suatu totalitas dari berbagai tatacara adat kebiasaan, mentalitas dari suatu golongan sosial secara menyeluruh mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.”[1]

  1. A. Pendahuluan

Sistem tanah yang ada di Indonesia.  Muncul pertama sejak zaman Kutai, mengatur tanah sistem agama hindu, dan diatur pada kitab manawa Dharmasastra. Sistem tanah itu yang yang dipaki menyatakan bahwa tanah menjadi milik raja sehingga raja memiliki kekuasan absolute. Kekuasaan raja yang membutuhkan ekonomi. Ekonomi yang dibangun dengan meminta pajak dari rakyat.

Pembangunan sistem yang untuk penarikan pajak. Raja membutuhkan seorang mediator. Mediator inilah sebagai petugas yang menarik pajak dari rakyat.                                                                                    Petugas yang menarik pajak sering dijalankan oleh kepala desa. Pembangunan sisitem inilah yang disebut sebagi sistem birokrasi.

Sistem birokrasi yang dibangun tentu saja akan berbeda. Sistem birokrasi tradisional, struktur hierarki terdiri dari kelas penguasa pada tingkat atas yaitu raja beserta keluarganya dan para birokrat, sampai pada tingkat daerah. Puncak hierarki ditempati oleh raja yang memiliki otoritas tradisional yang telah diterimanya sebagai hak turun-temurun. Pihak penguasa memberi perlindungan dan pengayomaaan, sedangkan rakyat memberikan pelayanan, penghormatan, dan kesetiaan. Pribadi raja adalah sebagai pemilik kekuasaan di seluruh kerajaan, tercermin dalam struktur administrasi sesuai dengan sisitem politik patrimonial.[2]

Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem indirect rule dengan tujuan memanfaatkan struktur yang seefektif mungkin untuk mempertahankan kedudukan hegemoninya. Dengan demikian Belanda memberikan kesempatan bagi penguasa lokal untuk mempertahankan kedudukan otoritas tradisionalnya. Sistem pemerinthan seperti ini melahirkan dua bentuk pemerintahan yaitu pemerinthan pribumi di bawah seorang raja, dan yang kedua adalah pemerintahan sipil Belanda. Di Bali, puncak pimpinan dipegang oleh seorang residen yang kekuasaanya meliputi Bali dan Lombok, berkedudukan di Singaraja. Di bawah residenn adalah asisten-residen berkedudukan di Denpasar dan di Mataram Lombok, dan di masing-masing kerajaan ditempatkan kontrolir.

Sistem pemerintahan yang dualistik seperti itu berdampak pada perubahn sosial sejalan dengan proses modernisasi dan westernisasi. Pembukan sekolah-sekolah di Bali untuk tenaga-tenaga administratif kolonial, pada perkembangan selanjutnya membentuk klasifikasi golongan elite modern.

Perubahan-perubahan yang terjadi bersamaan dengan masuknya kebudaan barat menimbulkan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek. Salah satu aspeknya adalah sistem birokrasi. Sistem birokrasi kolonial, kedudukan kontrolir sebagai pegawai sipil Belanda adalah sebagai penasihat raja dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan sebagai perantara raja dengan asisten residen dan residen. Secara hirarki, kedudukan raja ada di bawah asisten residen dan residen sehingga apabila seorang residen atau asisten residen mengadakan kunjungan ke daerah, raja menerimanya di puri dengan upacara kebesaran dan jamuan pesta.

Hal-hal seperti diatas akan banyak mempengaruhai pola pemerintahan di desa. Tulisan ini akan mencoba untuk melihat perubahan-perubahan sistem birokrasi pemerintahan desa pada masa tradisional menuju masa kolonialisme.

  1. B. Pembahasan

B.1 Pemerintahan Tingkat Desa

Struktur pemerintahan desa di Bali ditentukan oleh tipe atau corak desa yang bersangkutan. Corak desa di bali dibedakan menjadi dua, pertama ialah desa yang tergolong tua dan desa yang tergolong muda. Desa yang tergolong tua dalah desa yang masih memiliki sifat kekuno-kunoan dalam pola penetapan, maupun dalam struktur pemerintahannya. Desa yang tergolong muda adalah desa yang sudah terkena pengaruh kebudayaan Majapahit, terutama pada zaman kerajaan Gelgel.

Unit pemerintahan desa adalah banjar[3] yang dipimpin oleh seorang kliyan banjar. Setiap banjar memepunyai tempat pertemuan yang disebut bale banjar, dan dilengkapi dengan sebuah bale kulkul (kentongan), yang berfungsi untuk memberikan tanda kepada masyarakat bahwa ada pertemuan, kebakaran, dan sebagainya. Setiap banjar memiliki awig-awig[4] yang bisa tertulis maupun tidak tertulis. Pergantian kliyan banjar dilakukan dalam pangsengkepan banjar[5] dengan jalan musyawarah, yaitu memilih salah seorang krama banjar (Anggota banjar) berdasarkan prinsisp primus interpares[6].

Setiap banjar masih dibagi lagi menjadi beberapa tempek dan dikepalai oleh kliyan tempek. Masing-masing kliyan tempek membawahi beberapa keluarga (kurena). Kliyan banjar hanya dibantu oleh juru arah atau yang disebut juga saya, yang bertugas mengumumkan sesuatu kepada warga banjar dan menyiapkan sesajen waktu pasangkepen banjar.

Setingkat dengan banjar, masih ada kelembagaan desa, yaitu pemaksan dan subak. Pemaksan adalah organisasi yang dimiliki oleh setiap pura yang ada diwilayah desa. Masing-masing pemaksan dipimpin oleh kliyan pemaksan dan dipilih berdasarkan keturunan. Banyak-sedikitnya jumlah pemaksan dari sebuah pura tergantung pada jumlah penyungsung (orang-orang yang sembahyang) ke pura tersebut. Ada kalanya sebuah pura disungsung oleh beberapa banjar, hal tersebut ditetapkan dalam musyawarah desa. Tugasnya pemaksan antara lain memelihara keselamatan dan kesucian pura, serta menyiapakan segala keperluan pada waktu upacara di pura bersangkutan. Di samping pemaksan, masih ada beberapa orang pemangku yang bertugas dalam upacara.

Organisasi yang mengangai perairan sawah bernama subak. Organisasi ini dikepalai oleh kliyan subak atau disebut pekaseh. Sama halnya dengan organisasi banjar, subak juga terdiri dari beberapa tempek yang dikepalai kliyan tempek. Kliyan subak dipilih oleh krama subak, dan dibantu oleh juru arah yang bertugas mengumumkan sesuatu kepada krama subak. Kewajiabn krama subak antara lain ada yang mempunyai sebagai pengatur pembagaian air yang disebut temuku, dan ada yang menjaga air di tempat pembagaian air secara bergilir, disebeut matelik. Tugas yang dilakukan krama subak secara bergotong-royong adalah membendung sungai, membersihkan selokan dan pematang sawah. Masing-masing subak memiliki juru subak, bernama Pura Ulun Suwi atau disebut juga Pura Ulun Carik.

B.2 Kedatangan Belanda ke Bali

Pada tahun 1817 Pemerintah Himndia Belanda mengirim utusan yang dipimpin oleh H. A van den Broek untuk mengadakan perundingan dengan raja-raja Bali. Akan tetapi usaha itu tidak berhasil. Kemudian Pemerintah Hindia belanda mengirim  Pangeran said Hasan al Habeshi untuk mempelajari situasi politik di pulau itu. Utusan itu kemudian melaporkan bahwa raja-raja di bali tetap tidak mengijinkan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan pemukiman tetap. Satu-satunya raja yang memebrikan harapan adalah raja Badung, oleh sebab itu Pemerintah Hindia belanda pada tahun 1826 mengirim kapten Wetters ke bali utuk membuat perjanjian dengan raja badung. Dalam perjanjian itu raja Badung mengizinkan pemerintah belanda untuk mendirikan werfkantoor untuk tempat menerima calon-calon tentara Hindia belanda.

Dalam pernajian yang dibuat pemerintah belnda tidak mengurangi hak-hak tradisional raja-raja di bali dan tidak langsung pula ia menginginkan agar mereka mengakui kedaulatannya. Kelakukan Belanda terhadap kerajaan tradisional di Bali berubah ketika terjadi peristiwa terdamparnya kapal Belanda ‘Overrijsel” yang terdampar di pantai Kuta. Itulah sebabnya Huskus Koopman mengadakan perjanjian dengan I Gusti Gde Ngurah Karangasem tang isinya ntuk menghentikan adat “tawan karang” dan mewajibkan Raja Karangasem menirim utusan setiap tiga tahun sekali ke Batavia untuk menghadap Gubernur jenderal sebagai tanda Hormat. Perjanjian serupa itu dilakukan juga dengan Raja Buleleng, Badung, dan Tabanan, namun raja-raja peserta perjanjian itu tidak ada yang mau menaatinya.

Akhirnya pada tahun 1846 pemerintah Belanda mengutus I.F.T. Mayor yang menjabat komisaris untuk Bali dan Lombok untuk mengadakan perjanjian dengan raja karangasem I Gusti Gde Ngurah karangasem, yang isinya antar lain agar Raja Karangasem mau mengakui kekuasaan Pemerintah Belanda, dan tidak lagi menjalankan adat tawan karang. Dalam perjanjian susulan, disebutkan bahwa Raja karangasem harus membayar seperempat dari bniaya perang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam melawan Buleleng dan Karangasem. (Anak Agung Gde Putra Agung: 2006)

B.3 Pembaharuan Pemerintahan Karangasem oleh Belanda

Pemerintahan pribumi yaitu dipegang oleh orang Bali selaku penguasa setempat, disebut juga pemerintahan bumi putra. Pengausa tertinggi adalah raja yang diangkat secara resmi oleh pemerintah kolonial. Sewaktu pemerintahan stedehouder I Gusti gde Jelantik, sistem pemerintahan masih bercorak tradisional. Hampir semua kativitasnya pemerintahan berpusat di puri. Raja Gde Jelantik dalam tugasnya dibantu oleh empat punggawa.

Pada masa pemerinthana Stedehouder I Gusti Bagus jelantik, sistem pemerintahan berubah dengan meniru pola sisitem barat. Sistem mengikuti sistem pemerinthana yang dualistik, pada satu pihak modern yang masih sederhana, dan pada pihak yang lain masih tetap mempertahankan pola tradisional. Sistem administrasi dalam birokarsi pun berubah yang semula banyak menggunakan tulisan Bali kemudian berubah dengan penggunaan tulisan latin. Sistem kepegawaian juga telah berubah dengan dikeluarkannya surat keputusan dan sistem gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Dilahat dari struktur pemrintahan, status sosial masih mengunakan tingkat jabatan seseorang. Jabatan punggawa dan anggota pengadilan (kerta) semuanya diduduki oleh golongan Triwangsa, yaitu golongan brahmana, ksatria dan waisya. (Ide Anak Agung Gde Agung: 1978)

  1. C. Kesimpulan

Pemerintahan yang dibangun oleh pemerintah kolonial bersifat ambivalent sehingga pemerintah tradisional bersifat dualistik. Di satu pihak mengikuti sisitem legal-rasional disatu pihak mengikuti sistem feodal. Pmerintah memberikan kelonggaran terhadap penguasa pribumi untuk menggunakn otoritas tradisionalnya sehingga orientasi kepada status tetap kuat.

Pendidikan barat telah membawa pada perubahn pada masyarakat desa. Pertama, pekerjaan sudah ditentukan hak dan kewajiban oleh undang-undang.kedua, hak milik tanah sudah dilegalisasi dengan pencatatan tanah. Ketiga, antar pekerja dan majikan sudah ada kontrak atau perjanjian.

Birokrasi desa tidak banyak terpengaruh dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Hal itu, dikarenakan sistem birokrasi desa tetap berada di bawah naungan pemerintah tradisional.

Daftar Pustaka

Anak Agung Gde Putra Agung, Peralihan sisitem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

________ dkk, Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,1999.

Ide Anak Agung Gde Agung, Bali pada Abad XIX. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah Daerah Bali, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1978.

Sartono Kartodirdjo (et.al), Perkembangan Peradaban Priyayi, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1987.

Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Kolonila Hindia-Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940). Malang:Bayumedia, 2005.


[1] Sartono kartodirdjo (et.al), Perkembangan Peradaban Priyayi (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1987), hlm.53.

[2] Patrimonial adalah pemerintah pusat merupakan suatu perluasan rumah-tangga pribadi dari staf penguasa.

[3] Kampung dalam istilah Bali

[4] Peraturan menurut adat di Balai.

[5] Rapat desa

[6] Yang utama diantara yang utama.

About sejarawan

Sudah tidak kuliah lagi....sekarang dalam masa kebingungan yang sangat amat Twitter: @TanayaYP

2 responses to “Pemerintahan Desa di Bali akhir Abad 19”

  1. kevin says :

    Thank u..

  2. fadjar29 says :

    SAlam Pramuka

    SAlam Kenal dari Pin Adict Production

    Pusat Pin dan dan ID Card dikediri
    http://pinaddict.wordpress.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: